Arsip Tag: Lingkungan Hidup

Debat Cawapres, Satya Bumi: Kandidat Gagal Memotret Masalah Lingkungan

Webtechgadgetry, Jakarta – Debat cawapres keempat yang digelar pada Minggu, 21 Januari 2024 memaparkan visi dan misi para calon terkait pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, pertanian, serta permasalahan masyarakat suku dan desa.

Sayangnya, menurut CEO Satya Bhumi Andy Muthakian, dalam debat dua jam tersebut, seluruh kandidat gagal melihat krisis iklim sebagai masalah yang kompleks dan holistik.

Padahal, kata dia, kerangka terkait krisis iklim ini harus menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi karena berdampak pada kebutuhan transisi energi, krisis pangan, dan banyak bencana lainnya. “Acara debat itu benar-benar berisi gimmick dan serangan personal yang tidak banyak substansinya,” kata Muthakian dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Senin, 22 Januari 2024.

Menurutnya, banyak usulan yang diajukan beberapa calon sebenarnya berpotensi bermasalah, namun calon lainnya gagal berkembang lebih jauh. Misalnya, kata Muttaqien, biofuel seperti biodiesel dengan turunan B35 dan B40 belum dikembangkan karena potensi masalah persaingan energi dan pangan untuk CPO.

“Pada tahun 2020-2022, rata-rata penyerapan tanaman biodiesel mencapai 41,5 persen, dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 34,5 persen. Kemudian sekitar 10 persen diserap oleh industri oleokimia, dan sisanya diserap oleh industri makanan.” kekurangan dan tingginya kadar minyak nabati (CPO untuk pangan) bisa muncul kembali,” ujarnya.

Menurut Muthakian, belum ada rencana jelas mengenai pasokan CPO untuk kebutuhan energi dan pangan. “Selama ini harga CPO untuk keperluan energi lebih stabil dibandingkan pangan. Jadi jangan kaget kalau harga minyak goreng naik,” ujarnya.

Ia mengatakan permasalahan biodiesel harus dilihat lebih dari sekedar target bauran energi. Kajian Satya Bhumi, Savit Watch, menunjukkan lemahnya pengelolaan hilir kelapa sawit.

Hal ini akan mempersulit pemantauan jika pemerintah terus berambisi dalam penggunaan biodiesel tanpa menyelesaikan kepemilikan lebih dari 60 persen di industri kelapa sawit. Tanpa perbaikan tata kelola hilir, termasuk DMO dan penetapan kebijakan dua harga untuk ekspor, kecil kemungkinan ambisi biodiesel akan membunuh lebih banyak anggota keluarga di Indonesia.

Di sisi lain, ambisi peningkatan campuran biodiesel ke B50 berpotensi secara tidak langsung menyebabkan deforestasi dengan membuka lahan hutan untuk perkebunan besar kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan bahan baku. Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 4,25 juta hektar lahan kelapa sawit selama periode 2014 hingga 2020. Pada tahun 2016, ini merupakan peningkatan terbesar sejak kebijakan promosi kelapa sawit oleh BPDPKS.

Pada tahun 2021, luas perkebunan kelapa sawit menempati sekitar 84,34 persen lahan perkebunan Indonesia. Pada saat yang sama, tutupan hutan mengalami penurunan rata-rata 0,3 persen per tahun sejak tahun 2001. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia banyak dikritik oleh para pemerhati lingkungan sebagai salah satu penyebab utama deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu penyumbang emisi.

Downflow, khususnya nikel, secara konsisten disebut-sebut sebagai proyek terbaik bagi salah satu kandidat. Indonesia dianggap sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan hingga 21 juta ton.

Saat ini pengelolaan nikel masih simpang siur, kata Muthakian. Ambisi untuk mempercepat transisi energi justru menjadi bagian dari dunia usaha, bukan kepentingan lingkungan dan masyarakat, akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Belum lagi permasalahan seperti penggundulan hutan, pencemaran dan degradasi lingkungan serta masalah ketenagakerjaan.

Deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel semakin sering terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi, yang merupakan penghasil cadangan nikel utama dan terbesar. Pada tahun 2001 hingga 2019, Sathya Bhumi melaporkan deforestasi di Sulawesi mencapai 2.049.586 hektar. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015 seluas 226.260 hektar, pada tahun 2016 seluas 190.667 hektar dan pada tahun 2019 mencapai luas 159.891 hektar.

Berdasarkan wilayah, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami deforestasi terbesar dengan luas 722.624,05 hektar, Provinsi Sulawesi Tenggara di peringkat kedua dengan luas hutan 512.465,40 hektar, dan Provinsi Sulawesi Selatan di peringkat ketiga dengan luas hutan 35 hektar.

“Hilir tidak boleh menimbulkan kerugian besar bagi manusia dan alam,” kata Muthakian. “Dalam hal ini, calon presiden dan wakil presiden harus menyampaikan rencana yang berlandaskan etika lingkungan hidup, yaitu perlindungan lingkungan hidup dengan memperhatikan seluruh kepentingan ekosistem. Kepentingan manusia adalah unsur sentralnya.”

Selalu update informasi terbaru. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan dari Webtechgadgetry di channel Telegram “Webtechgadgetry Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Cawapres Mahfud Md menegaskan, manfaat sosial (bansos) adalah hak rakyat, bukan hak pemerintah. Baca selengkapnya

Aturan pemilu presiden satu putaran tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Shri Mulyani Indravati meminta seluruh kementerian membekukan anggaran Rp50,14 triliun tahun ini. Baca selengkapnya

Kaikindo menyambut baik rencana pemerintah menaikkan standar emisi dari Euro 4 menjadi Euro 5 yang dapat meningkatkan kualitas udara. Baca selengkapnya

Walhi mencatat, kondisi lingkungan hidup di Jawa Timur semakin memburuk dalam setahun terakhir. Selain bencana, hal ini juga dipicu oleh kesalahan pengelolaan tata ruang. Baca selengkapnya

Ratusan oknum pelajar memadati Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raqqa. Berikut sederet faktanya. Baca selengkapnya

Dalam putusan DKPP disebutkan KPU melakukan pelanggaran etik dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raga sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Baca selengkapnya

Lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu antara lain KPU, Bawaslu, dan DKPP. Baca selengkapnya

Aksi di Balai Kota Solo pun disambut langsung Gibran. Dia memanggil koordinator lapangan ke kantornya dan menemui keempatnya. Baca selengkapnya

Tanpa basa-basi lagi, Gibran langsung menandatangani surat wajib persatuan. Para peserta mencium tangan Gibran. Baca selengkapnya