Arsip Tag: asn

Banyak Pejabat Daerah Tak Netral Saat Pemilu, MenPAN-RB Ungkap Penyebabnya

Jakarta –

Netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang patut dicermati menjelang pemilu 2024, termasuk di tingkat daerah. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Publik Negara menunjukkan bahwa sekitar 70 atau 69,1 persen bupati saat ini tidak mengikuti aturan netralitas selama kepemimpinannya.

Abdulla Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengatakan menjaga netralitas ASN daerah, khususnya terkait Pilkada sendiri, masih menghadapi banyak tantangan.

Memang benar pilkada tidak mudah, kata Anas mengutip siaran langsung YouTube Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rakor Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2024, Selasa (6/1/2024).

Anas mengatakan ASN harus bersikap netral karena fungsi pelayanan publiknya. Oleh karena itu, pihaknya mengidentifikasi penyebab perilaku ASN yang tidak netral.

“Pertama jabatan atau janji suatu jabatan, kedua berkaitan dengan hubungan keluarga dan sebagainya, untuk itu birokrasi harus netral, karena birokrasi melayani rakyat.

Birokrasi adalah kuncinya, dia yakin. Anas menjelaskan, prinsip netralitas ASN dirancang untuk memastikan ASN beroperasi demi kepentingan publik secara menyeluruh dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik yang merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pun disahkan terkait persoalan netralitas ini. Anas mengatakan, ada aturan bahwa ASN yang tergabung dalam partai politik harus mengundurkan diri secara otomatis. Alasannya, hal itu berkaitan dengan pemberian pelayanan yang adil dalam mendukung prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, terkait pelanggaran netralitas ASN, Anas juga meminta Pengendalian dan Pengawasan (Wasdal) dan KASN saling berbagi komunikasi online yang bisa memfasilitasi berbagai pengaduan pelanggaran.

“Saya kira ini juga untuk menjaga netralitas, yang saya harap bisa diterapkan dengan baik di kalangan pinggiran, apalagi sekarang proses politik sedang berjalan, ada pemilu legislatif dan pemilu presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, saat penyusunan UU ASN, ASN dinilai tidak memiliki hak pilih yang sama dengan TNI dan Polri. Namun pada akhirnya diputuskan ASN berhak memilih.

Beda dengan anggota TNI dan Polri karena seharusnya netral. Jadi kalau dilihat fungsinya di UU Nomor 20 Tahun 2023, salah satunya perekat NKRI, ASN bisa memilih. Boleh berbeda pilihan, tapi harus menjaga persatuan,” kata Haryomo senada.

Sebagai tambahan informasi, hasil survei Komisi Kepegawaian Negara (KASN) terakhir menunjukkan bahwa para pemimpin daerah (pj) saat ini kurang maksimal dalam menjaga netralitas ASN. Memang, hingga Desember 2023, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bavaslu) yang disampaikan ke KASN, ada empat pejabat yang diduga melanggar netralitas.

Asisten KASN Iip Ilhom Firman menjelaskan, dari total 101 pj. Rata-rata hanya 31 (30,9%) kepala daerah yang menerapkan aturan netralitas ASN. Sementara itu, terdapat 70 perwira aktif (69,1%) yang tidak mematuhi aturan netralitas pada masa kepemimpinan.

“Yang menjadi perhatian umum adalah mengabaikan potensi pelanggaran netralitas bersih yang dilakukan PPPK dan PPNPN, padahal jumlah PPPK dan PPNPN lebih tinggi dari jumlah ASN. Badan negara wajib mengatur disiplin PPPK. Ada tujuh daerah yang memiliki aturan netralitas PPPK dan “hanya 14 daerah yang memiliki aturan netralitas PPPN,” kata Iip mengutip situs resmi KASN.

Tonton juga videonya. 6 Guru dan warga USU Medan menyampaikan pesan moral agar Jokowi tetap netral

(shc/kil)